nusakini.com--Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tradisi pungutan liar (pungli) di Indonesia harus dihentikan. Selain menyusahkan masyarakat, pungli juga dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi serta menurunkan daya saing ekonomi Indonesia. 

“Pungli ini sudah bertahun-tahun. Kita menganggap itu sebuah hal yang normal-normal saja, yang biasa saja. Dan, kita permisif terhadap pungli itu,” kata Presiden Jokowi kepada para gubernur di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10). 

• Jokowi dan Ma’ruf Amin Tak Diundang di Rakernas PDIP yang Bakal Digelar, Ini Alasannya
• Presiden Jokowi dan Mentan Amran Sarapan dan Bersepeda Bareng di Lombok
• Khusus IKN, Jokowi Keren
• PTUN Tolak Gugatan Terhadap Jokowi, Otto: Jangan Lagi Ada Tuduhan soal Dinasti Politik
• Di Sidang MK, Ini Kata Sri Mulyani Soal Asal Dana Jokowi Bagi Barang ke Warga Saat Kunker

Presiden Jokowi mengumpulkan seluruh gubernur dari 34 provinsi untuk menyampaikan langkah-langkah konkret pemerintah dalam memberantas berbagai jenis praktik pungli di negeri ini. Hadir pada kesempatan itu, Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. 

Presiden Jokowi mengatakan, pungutan liar tidak hanya dialami masyarakat saat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetapi meluas hingga pengurusan sertifikat, berbagai jenis izin, kutipan di jalan raya, pelabuhan, kantor, instansi, dan rumah sakit. “Hal-hal apa pun yang berkaitan dengan pungutan tidak resmi harus kita bersama-sama untuk mulai kurangi dan mulai hilangkan,” kata dia. 

Dia mengatakan, operasi pemberantasan pungli harus dilakukan secara terpadu dan efektif di berbagai lini. Para gubernur, lanjutnya, wajib terlibat aktif dalam upaya memberantas pungli. 

“Dengan keterpaduan itu, kita harapkan operasi pemberantasan pungli akan semakin efektif,” kata Presiden Jokowi. (p/ab)